Standar Akuntansi dan Perkembangannya : PSAP

         1.            Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan, dan pemantauan terhadap penggunaan dana. Dan untuk karakteristik akuntansi pemerintah ada 4 point yakni :
a.       Karena keinginan mengejar laba tidak inheren ditarik di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan
b.      Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi tidak perlu dilakukan.
c.       Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya tergantung pada sistem pemerintahannya.
d.      Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah mencatat, menggolong – golongkan, meringkas, dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.
2.            Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Kualitatif
Karakteristiik kualitatif laporan keungan kualkitatif adalah ukuruan – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a.       Relevan
Laporan keungan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Informasi yang relevan:
1.      Memiliki manfaat umpan balik (feed back value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2.      Memiliki manfaat prediktif (predictif value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3.      Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4.      Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b.      Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat meyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
1.      Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.


2.      Dapat Diverifikasi (Verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dalam sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
3.      Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c.       Dapat dibandingkan
Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dalam laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d.      Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Kebijakan Akuntansi Penting
a.       Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
b.      Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah cash towards accrual, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelapoaran tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk satu periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaraan. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, ekuitas, dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima dan dibayar.
c.       Pengukuran dan penilaian
Basis pengukuran dan penilaian seluruh transaksi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan adalah menggunakan pengukuran dengan mata uang rupiah (Rp)

4.      Laporan Keuangan
      Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a.       Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
b.      Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
c.       Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
d.      Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
e.       Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
f.       Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai peyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
g.      Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
      Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a.       Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
b.      Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
a.       Aset
b.      Kewajiban
c.       Ekuitas Dana
d.      Pendapatan
e.       Belanja
f.       Transfer
g.      Pembiayaan
h.      Arus Kas

5.      Basis Akuntansi
      Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
      Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dana pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
      Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuaangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas.

6.     Komponen Laporan Keuangan
     Komponen – komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah:
a.       Laporan Realisasi Anggara (LRA)
LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode.
LRA menyajikan sekurang – kurangnya unsur sebagai berikut:
·         Pendapatan
·         Belanja
·         Transfer
·         Surplus atau defisit
·         Pembiayaan
·         Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran
          LRAmenggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
b.      Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang – sekurangnya pos – pos berikut
·         Kas dan Setara Kas
·         Investasi Jangka Pendek
·         Piutang Pajak dan Bukan Pajak
·         Persediaan
·         Investasi Jangka Panjang
·         Aset Tetap
·         Kewajiban Jangka Pendek
·         Kewajiban Jangka Panjang
·         Ekuitas Dana
c.       Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
d.      Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
·         Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang – undang APBN/PERDA APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
·         Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
·         Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan ataas transaksi – transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya.
·         Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
·         Pengungkapan informasi untuk pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsilisasinya dengan penerapan basis kas.
·         Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
·         Daftar dan skedul
            CALK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, neraca, laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK

            CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti, kewajiban kontinjensi dan komitmen – komitmen lainnya.
         1.            Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan, dan pemantauan terhadap penggunaan dana. Dan untuk karakteristik akuntansi pemerintah ada 4 point yakni :
a.       Karena keinginan mengejar laba tidak inheren ditarik di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan
b.      Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi tidak perlu dilakukan.
c.       Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya tergantung pada sistem pemerintahannya.
d.      Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah mencatat, menggolong – golongkan, meringkas, dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.
2.            Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Kualitatif
Karakteristiik kualitatif laporan keungan kualkitatif adalah ukuruan – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
a.       Relevan
Laporan keungan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang dimuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
Informasi yang relevan:
1.      Memiliki manfaat umpan balik (feed back value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2.      Memiliki manfaat prediktif (predictif value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3.      Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4.      Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b.      Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat meyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
1.      Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.


2.      Dapat Diverifikasi (Verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dalam sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.
3.      Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c.       Dapat dibandingkan
Informasi yang dimuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dalam laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
d.      Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Kebijakan Akuntansi Penting
a.       Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
b.      Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah cash towards accrual, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelapoaran tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk satu periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaraan. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, ekuitas, dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima dan dibayar.
c.       Pengukuran dan penilaian
Basis pengukuran dan penilaian seluruh transaksi keuangan yang dituangkan dalam laporan keuangan adalah menggunakan pengukuran dengan mata uang rupiah (Rp)

4.      Laporan Keuangan
      Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a.       Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
b.      Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
c.       Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
d.      Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
e.       Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
f.       Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai peyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
g.      Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
      Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
a.       Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
b.      Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
a.       Aset
b.      Kewajiban
c.       Ekuitas Dana
d.      Pendapatan
e.       Belanja
f.       Transfer
g.      Pembiayaan
h.      Arus Kas

5.      Basis Akuntansi
      Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
      Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dana pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
      Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuaangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas.

6.     Komponen Laporan Keuangan
     Komponen – komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah:
a.       Laporan Realisasi Anggara (LRA)
LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode.
LRA menyajikan sekurang – kurangnya unsur sebagai berikut:
·         Pendapatan
·         Belanja
·         Transfer
·         Surplus atau defisit
·         Pembiayaan
·         Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran
          LRAmenggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
b.      Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang – sekurangnya pos – pos berikut
·         Kas dan Setara Kas
·         Investasi Jangka Pendek
·         Piutang Pajak dan Bukan Pajak
·         Persediaan
·         Investasi Jangka Panjang
·         Aset Tetap
·         Kewajiban Jangka Pendek
·         Kewajiban Jangka Panjang
·         Ekuitas Dana
c.       Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
d.      Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CALK sekurang – kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
·         Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang – undang APBN/PERDA APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
·         Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
·         Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan ataas transaksi – transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya.
·         Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
·         Pengungkapan informasi untuk pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsilisasinya dengan penerapan basis kas.
·         Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
·         Daftar dan skedul
            CALK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, neraca, laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK

            CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti, kewajiban kontinjensi dan komitmen – komitmen lainnya.

Related Posts

Standar Akuntansi dan Perkembangannya : PSAP
4/ 5
Oleh

Contact Me

Name

Email *

Message *