Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro
Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil
Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah
Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.
No
Usaha
Kriteria
Asset
Omzet
1
Usaha Mikro
Maks. 50 Juta
Maks. 300 Juta
2
Usaha Kecil
> 50 Juta – 500 Juta
> 300 Juta – 2,5 Miliar
3
Usaha Menengah
> 500 Juta – 10 Miliar
> 2,5 Miliar – 50 Miliar
Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan
Selain berdasar Undang-undang tersebut,dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan Menengah yaitu:
- Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- Fast Moving Enterprise,merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Permasalah UMKM di Indonesia adalah:
1.Rendahnya produktivitas pekerja menyebabkan pengusaha kecil kesulita memenuhi kuota UMR(Upah Kerja Regional)
2.Rendahnya produktifitas antara lain karena pendidikan,etos kerja,disiplin,tanggung jawab,dan loyalitas karyawan.
3.Keterbatasan akses pengusaha kecil terhadap modal
4.Kemampuan manajerial dan pemasaran yang masih rendah
5.Kurangnya insfrastruktur di Indonesia
6.Tingginya biaya impor bahan baku dan suku cadang yang mengakibatkan melonjaknya biaya produksi
7.Turunnya daya beli masyarakat
Dalam perkembangannya UMKM sulit direalisasikan karna:
1.Mekanisme perbankan yang memberikan bungan pinjaman lebih besar kepada pengusaha kecil
2.Kurangnya informasi pengusaha kecil mengenai kredit
3.Terbatasnya sumber keuangan yang tidak ada di Indonesia
4.Moral hazard perbankan Indonesia yang tidak tertarik ke sektor ini karena asetnya kecil dan biaya perunit pemberian kredit ke UMKM lebih besar dari pada he usaha besar.
Mewujudkan UMKM sebagai penggerak sektor riil ,pengembanga wirausahaan yang unggul memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1.Berani menggambil resiko
2.Etos krtja yang tinggi
3.Daya saing yang gigih
4.Ulet
Sasaran pemasyrakatan dan pembudayaan kewirausahaan sangat luas meliputi generasi muda,pemimpin informal masyarakat,dunia usaha,aparat pemerintah dan masyarakat awam.
Semenjak krisis 1997, UMKM seakan naik daun, banyak lembaga berlomba-lomba membiayainya baik oleh lembaga bank maupun non bank. Adalah sejarah yang telah membuktikan bahwa UMKM mempunyai keunggulan tersendiri dibanding usaha besar. Mereka terbukti tahan terhadap fluktuasi ekonomi pada saat krisis 9 tahun lalu. Dengan jumlah unit usaha yang besar sekitar 42,3 juta unit usaha, daya serap tenaga kerja yang mencapai 79 juta orang (99,4% dari total angkatan kerja), dan kontribusinya mencapai 56,7% terhadap PDB dan 19,9% dari nilai ekspor (BPS,2003), ini adalah jenis usaha yang potensial dan sangat strategis untuk dikembangkan.

Terlepas dari comparative advantage di atas, ternyata UMKM masih menghadapi banyak permasalahan. Disamping posisi tawar dikancah bisnis Nasional yang lemah dan inferior, masih terdapat tiga permasalahan yang masih menonjol, yakni

  1. permasalahan klasik dan mendasar (basic problem) : al. keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pasar;
  2. permasalahan lanjutan (advance problem) bagi UMKM yang telah dapat mengakses kredit & pasar : al. penguasaan desain produk, & kontrak penjualan;
  3. permasalahan antara (intermediate problem)-permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan basic problem : al. prosedur perijinan, perpajakan, agunan dan hukum (Siti Fadjriah, Maret 2005).


Peran dan Kerjasama  Bank  Indonesia  Dengan  Pemerintah  Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM dan Sektor Riil
Bank  Indonesia  melalui  berbagai kebijakannya telah mampu mendorong  pengembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 1960 melalui  financial assistance (pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia). Saat ini dan seiring dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 1999 tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan  adalah bertujuan untuk menjembatani  kesenjangan informasi  antara UMKM  dengan perbankan dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap  perbankan. Secara garis besar kebijakan Bank Indonesia  dalam pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kebijakan Demand Sidedan kebijakan Supply Side, serta didukung oleh kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah.
1.      Kebijakan Demand Side
               Kebijakan Demand Side diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas  dan kapabilitas  sehingga mampu  memenuhi  persyaratan dari Bank  (Bankable). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah  :
1)     Penelitian,  dilakukan  sebagai  dasar dalam penetapan  kebijakan pengembangan UMKM  ke depan  dan  juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui research based policy, serta sebagai sarana pemberian  informasi yang  bermanfaat  mendorong  pengembangan UMKM, agar UMKM lebih  meningkatkan  kontribusinya  dalam  perekonomian nasional. Pelaksanaan penelitian dapat dikaitkan dengan rencana pengembangan UMKM dari  stakeholder  terkait, atau untuk menggali potensi  atau  komoditas  unggulan di masing-masing daerah, serta dapat pula dikaitkan dengan isu atau inisiatif  yang  sedang  berkembang  di masyarakat.
Kegiatan Kantor Bank Indonesia yang  berkaitan dengan penelitian antara :
a)      Penelitian Pola Pembiayaan Syari’ah  Usaha Pengolahan Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas.
b)  Kajian Pola Pembiayaan Ternak Kambing PE dan Pengolahan Susu Kambing PE di Kabupaten Banyumas
c)      Pola Pembiayaan Jasa Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Banyumas
d)      Pola Pembiayaan Usaha Kecil Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Banyumas
e)      Survey Pelaku UMKM Dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
f)       Penelitian Iklim Investasi di Eks Karesidenan Banyumas (Potensi, Tantangan dan  Hambatan)
g)      Penelitian Profil dan Permasalahan UMKM di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas
h)  Berperan aktif  sebagai anggota tim  Teknis Penyusunan Analisa  Kebijakan Perencanaan  Pembangunan Ekonomi  Tahun 2011 dan Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Banyumas

2)     Bantuan Teknis, merupakan upaya  Bank Indonesia  dalam rangka  meningkatkan  elijibilitas UMKM  menjadi  bankable dan kapabilitas  perbankan dalam menilai UMKM. Kantor Bank Indonesia Purwokerto bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)/BDSP, FEDEP, dengan  melibatkan dinas terkait  seperti  Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian  Perdagangan  dan Koperasi  telah memberikan bantuan teknis  berupa pembinaan dan pelatihan  perkuatan kelompok  untuk meningkatkan jiwa enterpreunership pelaku UMKM dan meningkatkan capacity building  sehingga UMKM unbankablemenjadi  UMKM bankable, serta menghubungkan kelompok UMKM yang  bankable kepada perbankan. Kegiatan yang  pernah dilakukan  antara lain:
a)       Pelatihan  Manajemen Kelompok dan Budidaya Kambing PE kepada kelompok tenak Pegumas Kecamatan Gumelar  Kabupaten Banyumas
b)      Pelatihan  Manajemen Kelompok  dan budidaya pembesaran ikan  di Desa Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, kecamatan Purwokerto Utara.
c)      Pelatihan  Manajemen Kelompok dan Enterpreunership  bagi UMKM yang bergerak di bidang  kerajinan  hiasan/industri  kreatif  di Desa Karangmangu dan Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas
d)      Pelatihan  Manajemen Kelompok dan  Enterpreunership Kelompok UMKM yang bergerak di bidang Industri  Kelapa di  Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Desa Kedungurang   Kecamatan Gumelar  Kabupaten Banyumas

3)   Penyediaan informasi, sebagai sarana publikasi mengenai karakteristik  dan potensi UMKM, Bank  Indonesia  mengembangkan Sistem  Informasi  yang  terintegrasi  dan dapat  diakses melalui  website  Bank Indonesia  oleh stakeholder dan atau pihak  yang terkait. Sistem informasi  tersebut  menyediakan Database Profil UMKM sebagai sarana promosi UMKM dan sebagai upaya menjembatani  gap  informasi  perbankan  terhadap  UMKM  yang  potensial. Nilai lebih dari  database  tersebut  adalah  tersedianya nilai  lebih  dari  database  tersebut  adalah  tersedianya  informasi  aspek  keuangan yang dapat  dimanfaatkan  perbankan  dalam  proses  penilaian  kredit.  
Kegiatan KBI Purwokerto terkait dalam kebijakan Demand Side Policy antara lain ::
    -Pembuatan  Database Profile UMKM di eks Karesidenan Banyumas
    -Profil UMKM di Eks Karesidenan  Kabupaten Banyumas
    -Profil UMKM Batik Banyumasan di Kabupaten Banyumas
 
   -Profil Perajin Sandal Bandol di Desa Pasir Kidul  Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
Selain itu  juga  diselenggarakan bazaar intermediasi  perbankan dengan UMKM  bekerjasama dengan Pemerintah Daerah  yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Banyumas ke 429 pada  bulan April  2011 yang merupakan wahana informasi  dan komunikasi untuk lebih mendekatkan dunia perbankan dengan dunia usaha dan masyarakat.
2. Kebijakan Supply Side
Kebijakan Supply Side merupakan upaya Bank  Indonesia  untuk  mendorong    perbankan dalam menyalurkan kredit  kepada UMKM. Pelaksanaan kebijakan Supply Side antara lain dilaksanakan dalam bentuk :
Berperan aktif  mendorong dan memfasilitasi  Pemerintah Daerah  dalam menyusun dokumen perencanaan  yang  merupakan rencana tindak  perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Program,  melakukan sosialisasi bersama, menyediakan informasi calon debitor potensial,  mendorong  pembentukan forum yang  berfungsi  melakukan  monitoring  dan evaluasi  atas penyaluran kredit  program di daerah.
Beberapa kredit program yang diluncurkan oleh Pemerintah antara lain kredit-kredit yang terkait dengan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan misalnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).  Selain itu, terdapat kredit program yang menggunakan pola penjaminan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi  yang  usahanya layak  dibiayai  (feasible)  namun belum memenuhi persyaratan bank (unbankable).
Dalam  pelaksanaan  kebijakan Kredit  Program, Kedudukan  Bank Indonesia  adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam  mendorong  perbankan untuk lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit  kepada UMKM  yang  sebelumnya  realisasinya masih rendah. Untuk mendongkrak realisasi  kredit program, Bank Indonesia  telah melakukan antara lain:
1)  Sosialisasi  Pola Pembiayaan dan Pengembangan Sektor Riil  dengan melibatkan  dinas  terkait  (Dinperindagkop, Dinakkan, Dinpertabunhut,Bappeda)  dan  perbankan, kegiatan sosialisasi  antara lain :
a)    Pengusaha eternit Desa Langgongsari, Kecamatan Karanglewas
b)   Kelompok Perajin Mebel  Bambu, Desa Kemutug Kidul  Kecamatan Baturaden
c)    Kelompok Ternak Kambing  PE Pegumas Desa Gumelar
d)   Kelompok  Pembudidaya  Ikan  Desa Lumberang Kecamatan Sokaraja, Desa Singasari Kecamatan Karanglewas,  Desa Penambangan Kecamatan Cilongok , Desa Karangsalam Kecamatan Kedung  Banteng.
e)   Kelompok  Usaha Produksi Tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok
2)    Mendorong  realisasi  penyaluran pembiayaan  kepada UMKM  baik langsung  perbankan maupun   melalui  lingkage program  dengan BPR maupun  Koperasi dan  BMT
Dari  hasil fasilitasi  sosialisasi  skim pembiayaan bank untuk usaha produktif, pelaku UMKM yang  tergabung dalam  bentuk kelompok maupun koperasi  di atas  berhasil  menerima pembiyaan  dari  Bank  Syariah Mandiri  realisasi   tahun 2009  Rp 2.966.000.000,-  
Sementara  Realisasi KUR di Banyumas mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya dari  Rp 265.945.157.494 di akhir tahun 2009 menjadi  Rp 479.885.417.002 pada  akhir  tahun 2010
3)      Mempercepat  Pemberdayaan Sektor  Riil dan UMKM melalui Program Klaster.
Bank Indonesia berperan mendukung dan memfasilitasi program  pengembangan sektor riil dan UMKM  menginiasi program klaster yang berbasis  pada  produk  unggulan daerah  yang dikuatkan dengan adanya MOU (Nota Kesepahaman)  antara Pemimpin Bank Indonesia Purwokerto dengan Bupati  Banyumas  antara lain:
a)   Program klaster Minyak Atsiri
b)   Program Klaster  Industri Gula Kelapa tahun 2011

Kemitraan Bank Indonesia  dengan Pemerintah Daerah diharapkan  dapat mempercepat Pengembangan Ekonomi Lokal  (PEL) yang  menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru, penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan modal yang ada di daerah.



Kebijakan Industri Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. 
Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.
Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.
Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.
Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:
  1. Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu.
  2. Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian.
  3. Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri komputer dan peralatannya
  4. Basis Industri Manufaktur, mencakup: 
    • Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23) Industri Keramik
    • Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan umum.
    • Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas kaki; 
  5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni.
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; (33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan.
Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara.
Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian.




Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisi ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro
Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil
Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah
Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah(UMKM) menurut UU ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan Omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.
No
Usaha
Kriteria
Asset
Omzet
1
Usaha Mikro
Maks. 50 Juta
Maks. 300 Juta
2
Usaha Kecil
> 50 Juta – 500 Juta
> 300 Juta – 2,5 Miliar
3
Usaha Menengah
> 500 Juta – 10 Miliar
> 2,5 Miliar – 50 Miliar
Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan
Selain berdasar Undang-undang tersebut,dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil Dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil Dan Menengah yaitu:
- Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
- Fast Moving Enterprise,merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
Permasalah UMKM di Indonesia adalah:
1.Rendahnya produktivitas pekerja menyebabkan pengusaha kecil kesulita memenuhi kuota UMR(Upah Kerja Regional)
2.Rendahnya produktifitas antara lain karena pendidikan,etos kerja,disiplin,tanggung jawab,dan loyalitas karyawan.
3.Keterbatasan akses pengusaha kecil terhadap modal
4.Kemampuan manajerial dan pemasaran yang masih rendah
5.Kurangnya insfrastruktur di Indonesia
6.Tingginya biaya impor bahan baku dan suku cadang yang mengakibatkan melonjaknya biaya produksi
7.Turunnya daya beli masyarakat
Dalam perkembangannya UMKM sulit direalisasikan karna:
1.Mekanisme perbankan yang memberikan bungan pinjaman lebih besar kepada pengusaha kecil
2.Kurangnya informasi pengusaha kecil mengenai kredit
3.Terbatasnya sumber keuangan yang tidak ada di Indonesia
4.Moral hazard perbankan Indonesia yang tidak tertarik ke sektor ini karena asetnya kecil dan biaya perunit pemberian kredit ke UMKM lebih besar dari pada he usaha besar.
Mewujudkan UMKM sebagai penggerak sektor riil ,pengembanga wirausahaan yang unggul memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1.Berani menggambil resiko
2.Etos krtja yang tinggi
3.Daya saing yang gigih
4.Ulet
Sasaran pemasyrakatan dan pembudayaan kewirausahaan sangat luas meliputi generasi muda,pemimpin informal masyarakat,dunia usaha,aparat pemerintah dan masyarakat awam.
Semenjak krisis 1997, UMKM seakan naik daun, banyak lembaga berlomba-lomba membiayainya baik oleh lembaga bank maupun non bank. Adalah sejarah yang telah membuktikan bahwa UMKM mempunyai keunggulan tersendiri dibanding usaha besar. Mereka terbukti tahan terhadap fluktuasi ekonomi pada saat krisis 9 tahun lalu. Dengan jumlah unit usaha yang besar sekitar 42,3 juta unit usaha, daya serap tenaga kerja yang mencapai 79 juta orang (99,4% dari total angkatan kerja), dan kontribusinya mencapai 56,7% terhadap PDB dan 19,9% dari nilai ekspor (BPS,2003), ini adalah jenis usaha yang potensial dan sangat strategis untuk dikembangkan.

Terlepas dari comparative advantage di atas, ternyata UMKM masih menghadapi banyak permasalahan. Disamping posisi tawar dikancah bisnis Nasional yang lemah dan inferior, masih terdapat tiga permasalahan yang masih menonjol, yakni

  1. permasalahan klasik dan mendasar (basic problem) : al. keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk, dan akses pasar;
  2. permasalahan lanjutan (advance problem) bagi UMKM yang telah dapat mengakses kredit & pasar : al. penguasaan desain produk, & kontrak penjualan;
  3. permasalahan antara (intermediate problem)-permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan basic problem : al. prosedur perijinan, perpajakan, agunan dan hukum (Siti Fadjriah, Maret 2005).


Peran dan Kerjasama  Bank  Indonesia  Dengan  Pemerintah  Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM dan Sektor Riil
Bank  Indonesia  melalui  berbagai kebijakannya telah mampu mendorong  pengembangan UMKM di Indonesia sejak tahun 1960 melalui  financial assistance (pemberian kredit likuiditas Bank Indonesia). Saat ini dan seiring dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 1999 tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, arah kebijakan pengembangan UMKM ke depan  adalah bertujuan untuk menjembatani  kesenjangan informasi  antara UMKM  dengan perbankan dalam upaya meningkatkan akses UMKM terhadap  perbankan. Secara garis besar kebijakan Bank Indonesia  dalam pengembangan UMKM dilaksanakan melalui kebijakan Demand Sidedan kebijakan Supply Side, serta didukung oleh kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah.
1.      Kebijakan Demand Side
               Kebijakan Demand Side diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan elijibilitas  dan kapabilitas  sehingga mampu  memenuhi  persyaratan dari Bank  (Bankable). Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah  :
1)     Penelitian,  dilakukan  sebagai  dasar dalam penetapan  kebijakan pengembangan UMKM  ke depan  dan  juga sebagai upaya akselerasi kredit UMKM melalui research based policy, serta sebagai sarana pemberian  informasi yang  bermanfaat  mendorong  pengembangan UMKM, agar UMKM lebih  meningkatkan  kontribusinya  dalam  perekonomian nasional. Pelaksanaan penelitian dapat dikaitkan dengan rencana pengembangan UMKM dari  stakeholder  terkait, atau untuk menggali potensi  atau  komoditas  unggulan di masing-masing daerah, serta dapat pula dikaitkan dengan isu atau inisiatif  yang  sedang  berkembang  di masyarakat.
Kegiatan Kantor Bank Indonesia yang  berkaitan dengan penelitian antara :
a)      Penelitian Pola Pembiayaan Syari’ah  Usaha Pengolahan Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas.
b)  Kajian Pola Pembiayaan Ternak Kambing PE dan Pengolahan Susu Kambing PE di Kabupaten Banyumas
c)      Pola Pembiayaan Jasa Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Banyumas
d)      Pola Pembiayaan Usaha Kecil Sektor Pertanian di Eks Karesidenan Banyumas
e)      Survey Pelaku UMKM Dalam Rangka Pelaksanaan Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah
f)       Penelitian Iklim Investasi di Eks Karesidenan Banyumas (Potensi, Tantangan dan  Hambatan)
g)      Penelitian Profil dan Permasalahan UMKM di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas
h)  Berperan aktif  sebagai anggota tim  Teknis Penyusunan Analisa  Kebijakan Perencanaan  Pembangunan Ekonomi  Tahun 2011 dan Penyusunan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Banyumas

2)     Bantuan Teknis, merupakan upaya  Bank Indonesia  dalam rangka  meningkatkan  elijibilitas UMKM  menjadi  bankable dan kapabilitas  perbankan dalam menilai UMKM. Kantor Bank Indonesia Purwokerto bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)/BDSP, FEDEP, dengan  melibatkan dinas terkait  seperti  Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian  Perdagangan  dan Koperasi  telah memberikan bantuan teknis  berupa pembinaan dan pelatihan  perkuatan kelompok  untuk meningkatkan jiwa enterpreunership pelaku UMKM dan meningkatkan capacity building  sehingga UMKM unbankablemenjadi  UMKM bankable, serta menghubungkan kelompok UMKM yang  bankable kepada perbankan. Kegiatan yang  pernah dilakukan  antara lain:
a)       Pelatihan  Manajemen Kelompok dan Budidaya Kambing PE kepada kelompok tenak Pegumas Kecamatan Gumelar  Kabupaten Banyumas
b)      Pelatihan  Manajemen Kelompok  dan budidaya pembesaran ikan  di Desa Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, kecamatan Purwokerto Utara.
c)      Pelatihan  Manajemen Kelompok dan Enterpreunership  bagi UMKM yang bergerak di bidang  kerajinan  hiasan/industri  kreatif  di Desa Karangmangu dan Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas
d)      Pelatihan  Manajemen Kelompok dan  Enterpreunership Kelompok UMKM yang bergerak di bidang Industri  Kelapa di  Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Desa Kedungurang   Kecamatan Gumelar  Kabupaten Banyumas

3)   Penyediaan informasi, sebagai sarana publikasi mengenai karakteristik  dan potensi UMKM, Bank  Indonesia  mengembangkan Sistem  Informasi  yang  terintegrasi  dan dapat  diakses melalui  website  Bank Indonesia  oleh stakeholder dan atau pihak  yang terkait. Sistem informasi  tersebut  menyediakan Database Profil UMKM sebagai sarana promosi UMKM dan sebagai upaya menjembatani  gap  informasi  perbankan  terhadap  UMKM  yang  potensial. Nilai lebih dari  database  tersebut  adalah  tersedianya nilai  lebih  dari  database  tersebut  adalah  tersedianya  informasi  aspek  keuangan yang dapat  dimanfaatkan  perbankan  dalam  proses  penilaian  kredit.  
Kegiatan KBI Purwokerto terkait dalam kebijakan Demand Side Policy antara lain ::
    -Pembuatan  Database Profile UMKM di eks Karesidenan Banyumas
    -Profil UMKM di Eks Karesidenan  Kabupaten Banyumas
    -Profil UMKM Batik Banyumasan di Kabupaten Banyumas
 
   -Profil Perajin Sandal Bandol di Desa Pasir Kidul  Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas
Selain itu  juga  diselenggarakan bazaar intermediasi  perbankan dengan UMKM  bekerjasama dengan Pemerintah Daerah  yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Banyumas ke 429 pada  bulan April  2011 yang merupakan wahana informasi  dan komunikasi untuk lebih mendekatkan dunia perbankan dengan dunia usaha dan masyarakat.
2. Kebijakan Supply Side
Kebijakan Supply Side merupakan upaya Bank  Indonesia  untuk  mendorong    perbankan dalam menyalurkan kredit  kepada UMKM. Pelaksanaan kebijakan Supply Side antara lain dilaksanakan dalam bentuk :
Berperan aktif  mendorong dan memfasilitasi  Pemerintah Daerah  dalam menyusun dokumen perencanaan  yang  merupakan rencana tindak  perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Program,  melakukan sosialisasi bersama, menyediakan informasi calon debitor potensial,  mendorong  pembentukan forum yang  berfungsi  melakukan  monitoring  dan evaluasi  atas penyaluran kredit  program di daerah.
Beberapa kredit program yang diluncurkan oleh Pemerintah antara lain kredit-kredit yang terkait dengan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan misalnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).  Selain itu, terdapat kredit program yang menggunakan pola penjaminan, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi  yang  usahanya layak  dibiayai  (feasible)  namun belum memenuhi persyaratan bank (unbankable).
Dalam  pelaksanaan  kebijakan Kredit  Program, Kedudukan  Bank Indonesia  adalah sebagai mitra kerja pemerintah dalam  mendorong  perbankan untuk lebih meningkatkan realisasi penyaluran kredit  kepada UMKM  yang  sebelumnya  realisasinya masih rendah. Untuk mendongkrak realisasi  kredit program, Bank Indonesia  telah melakukan antara lain:
1)  Sosialisasi  Pola Pembiayaan dan Pengembangan Sektor Riil  dengan melibatkan  dinas  terkait  (Dinperindagkop, Dinakkan, Dinpertabunhut,Bappeda)  dan  perbankan, kegiatan sosialisasi  antara lain :
a)    Pengusaha eternit Desa Langgongsari, Kecamatan Karanglewas
b)   Kelompok Perajin Mebel  Bambu, Desa Kemutug Kidul  Kecamatan Baturaden
c)    Kelompok Ternak Kambing  PE Pegumas Desa Gumelar
d)   Kelompok  Pembudidaya  Ikan  Desa Lumberang Kecamatan Sokaraja, Desa Singasari Kecamatan Karanglewas,  Desa Penambangan Kecamatan Cilongok , Desa Karangsalam Kecamatan Kedung  Banteng.
e)   Kelompok  Usaha Produksi Tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok
2)    Mendorong  realisasi  penyaluran pembiayaan  kepada UMKM  baik langsung  perbankan maupun   melalui  lingkage program  dengan BPR maupun  Koperasi dan  BMT
Dari  hasil fasilitasi  sosialisasi  skim pembiayaan bank untuk usaha produktif, pelaku UMKM yang  tergabung dalam  bentuk kelompok maupun koperasi  di atas  berhasil  menerima pembiyaan  dari  Bank  Syariah Mandiri  realisasi   tahun 2009  Rp 2.966.000.000,-  
Sementara  Realisasi KUR di Banyumas mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya dari  Rp 265.945.157.494 di akhir tahun 2009 menjadi  Rp 479.885.417.002 pada  akhir  tahun 2010
3)      Mempercepat  Pemberdayaan Sektor  Riil dan UMKM melalui Program Klaster.
Bank Indonesia berperan mendukung dan memfasilitasi program  pengembangan sektor riil dan UMKM  menginiasi program klaster yang berbasis  pada  produk  unggulan daerah  yang dikuatkan dengan adanya MOU (Nota Kesepahaman)  antara Pemimpin Bank Indonesia Purwokerto dengan Bupati  Banyumas  antara lain:
a)   Program klaster Minyak Atsiri
b)   Program Klaster  Industri Gula Kelapa tahun 2011

Kemitraan Bank Indonesia  dengan Pemerintah Daerah diharapkan  dapat mempercepat Pengembangan Ekonomi Lokal  (PEL) yang  menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi melalui penumbuhan wirausaha baru, penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan modal yang ada di daerah.



Kebijakan Industri Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud. 
Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.
Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.
Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.
Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:
  1. Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu.
  2. Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian.
  3. Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri komputer dan peralatannya
  4. Basis Industri Manufaktur, mencakup: 
    • Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23) Industri Keramik
    • Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan umum.
    • Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas kaki; 
  5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni.
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; (33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan.
Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara.
Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian.




Related Posts

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
4/ 5
Oleh

Contact Me

Name

Email *

Message *